Keluar dari Penjajahan Orde Baru

Oleh AE PRIYONO

Kita bisa menghayati dua jenis Temanggung yang berbeda. Temanggung imaginer dan Temanggung real. Sebagaimana Benedict Anderson menghayati Indonesia sebagai imagined community - yakni apa yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa mengenai bagaimana bakalnya kelak negeri idaman pasca revolusi - Temanggung imaginer adalah apa yang kita bayangkan tentang tanah air lokal kita yang bernama Temanggung, pasca reformasi.

Tentang tanah air nasional yang bernama Indonesia, biarlah itu jadi urusan seluruh bangsa. Urusan kita adalah imajinasi tentang Temanggung sebagai bekas jajahan Orde Baru yang sedang tertatih-tatih merintis jalan menuju masa depannya sendiri. Separatisme? Bukan! Temanggung akan tetap menjadi bagian Indonesia, sebagaimana Indonesia selalu menjadi bagian dari Temanggung. Yang kita idamkan adalah Temanggung yang terbebas dari komplikasi-komplikasi masa lalu Orde Baru. Dan itulah Temanggung imaginer, the imagined Temanggung.

Tetapi pada kenyataannya, kita menghadapi Temanggung real, Temanggung yang masih dikangkangi oleh antek-antek Orba, para kaki tangan Orba, yang masih bercokol di dalam struktur kekuasaan ekonomi-poliitik lokal Temanggung. Banyak dimensi tentang Temanggung real, Temanggung yang masih berada di bawah bayang-bayang diskursif Orde Baru itu. Politik lokal Temanggung masih berciri elitis, culas, dan oligarkis. Ekonominya juga masih berwatak monopolis, berbasis perkoncoan, dan anti-keadilan. Kehidupan sosial-budayanya stagnan, pasif, nir-keadaban. Sementara kehidupan keagamaannya jumud, status-quois, dan membekukan.

Inilah warisan penjajahan Orde Baru yang membuat Temanggung tenggelam dalam apatisme moral kolektif yang meluas, yang merapuhkan sendi-sendi peradaban masyarakat sipil. Temanggung real merupakan contoh empiris dan lokal dari runtuhnya peradaban Indonesia yang juga sedang melorot menuju titik nadir sejarahnya.
***

Tapi, lihatlah dulu keluar. Banyak masyarakat lokal lain yang juga pernah menjadi jajahan Orde Baru sedang merintis berbagai eksperimen untuk menempuh jalan baru keluar dari stagnasi. Di luar Temanggung, kreativitas dan inovasi lokal itu telah memberikan dorongan luas bagi pembaruan dan revitalisasi masyarakat sipil (Baca: Belajar Gerakan Lokal dari Daerah Lain).

Hampir bisa dipastikan, setiap gerakan lokal untuk keluar dari warisan penjajahan Orde Baru selalu diawali dengan pemetaan masalah-masalah lokal, sebelum dilakukannya diagnosis, terapi, dan eksperimentasi. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah adanya organisasi lokal independen yang otentik, solid, dengan program yang visioner, dan ideologi yang berpihak pada kemaslahatan publik.

Pada kenyataannya, Temanggung tidak memiliki satupun organisasi gerakan yang seperti itu. Temanggung hanya memiliki LSM-LSM gadungan. Ada yang bilang jumlahnya 54, ada juga yang menyebut angka sampai 150-an. Kekaburan dalam hal jumlah ini sudah mengindikasikan sesuatu yang mencurigakan. LSM-LSM seperti itu pastilah seperti siluman. Siang tak ketahuan, malam lobi-lobi gelap. Ada yang mendeteksi bahwa sebagian pengurusnya adalah pegawai negeri, yang lain “nyambi” jadi orang partai, dan sebagian besar lainnya sarjana-sarjana pengangguran yang sedikit tahu berorganisasi.

Seorang pengamat sosial menyebut mereka sebagai LTDP (lembaga teman dekat pemda; atau lembaga tadah duit pemerintah), karena kegiatan mereka umumnya hanya mencari cipratan-cipratan proyek Pemda. Begitu proyek habis, bubar pula organisasi itu, lalu dibikin yang baru sesuai dengan proyek baru. Ini yang menjelaskan mengapa banyak LTDP didirikan dan dikelola oleh orang-orang yang itu-itu juga.
***

Masalah Temanggung adalah masalah sekitar 700.000 penduduknya yang tersebar di 280 desa dan 8 kelurahan, di 20 kecamatan. Menurut data resmi, 30%-an dari mereka berkubang dalam kemiskinan. Sekitar 70% hanya tamat SD, 15% tamat SLTP, 7% lulus SLTA, dan hanya 3% saja yang pernah melanjutkan hingga perguruan tinggi. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Temanggung adalah tani dan buruh tani (69%). Data BPS 2004 menyebutkan bahwa sektor pertanian memang memberi sumbangan paling besar dalam struktur PDRB Temanggung, mencapai 36,5% – jauh melebihi sektor perdagangan (16%), industri (18%), atau jasa (13%). Tapi tetap saja, dengan jumlah total Rp 2 trilyun, PDRB per kapita Temanggung hanya sekitar $ 300 US per tahun, di bawah rata-rata angka nasional. Dengan PDRB total seperti itu, prosentase PDRB Temanggung juga termasuk kecil dan hanya merupakan 1,6% PDRB provinsi yang jumlahnya mencapai Rp. 127,2 trilyun. Ini mengindikasikan bahwa Temanggung memang sebuah kabupaten miskin dan terbelakang.

Tapi semua angka di atas adalah data sosial-ekonomi yang non-sensitif. Dengan menggunakan tafsir yang lebih empatik, kita dengan mudah bisa melihat fakta sesungguhnya tentang suasana umum kehidupan penduduk Temanggung: kegetiran hidup, ketiadaan akses pada sumber-sumber produksi, sempitnya lapangan kerja, kemalangan kolektif. Ini juga sisi lain dari warisan penjajahan Orde Baru.

Sebuah gerakan sosial-ekonomi yang berbasis pada assessement atas situasi kongkret kegetiran kehidupan masyarakat sipil Temanggung, sudah saatnya lahir. Untunglah Temanggung tidak menghadapi kekerasan struktural akibat kolonisasi modal seperti di kabupaten-kabupaten lain di kawasan pantura yang mengalami industrialisasi intensif. Tetapi ingatlah, suasana ini hanya bersifat temporer. Kita menghadapi situasi anomik untuk memilih antara kebekuan sosial atau kekerasan ekonomi. Temanggung akan mengalami kematian kalau memilih salah satu dari keduanya. Sementara para pemimpin formal sudah terlalu degil untuk memiliki visi kepemimpinan yang secara moral bisa menuntun jalan menuju perubahan, masyarakat sipil sendirilah yang harus mengambil inisiatif membebaskan diri dari dua jenis jalan-menuju-kematian itu. Inilah saatnya Temanggung bangkit dan keluar dari warisan penjajahan Orde Baru.

Penulis adalah Peneliti Reform Institute

dan Demos, Jakarta