Di kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, misalnya, koperasi yang dibentuk oleh sebuah organisasi sosial telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memungkinkan sektor-sektor marginal mengalami pemberdayaan. Hambatan politik dan birokratis untuk pengembangan maksimal gerakan ekonomi mereka sedang diterobos dengan membentuk POR (Penguatan Organisasi Rakyat) dan sebuah partai politik lokal yang wilayah operasinya bahkan meluas hingga ke tingkat provinsi.
Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ada gerakan untuk merebut kepemimpinan kepala desa melalui kontrak politik di level kabupaten. Mereka menargetkan merebut 1.000 kepala desa dari sekitar 1.450an desa berdasarkan kontrak dan kontrol politik masyarakat seluruh Provinsi.
Di Bantul, dan Bengkulu Utara, masyarakat sangat antusias memanfaatkan Badan Perwakilan Desa, sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi mereka melalui legislasi desa hingga kabupaten. Melalui cara ini masyarakat Bantul dan Bengkulu Utara secara langsung mengontrol kebijakan publik dan terlibat aktif dalam proses-proses pemerintahan.
Di Kabupaten Klungkung, Bali, sebuah koalisi ornop sedang mendampingi kelompok-kelompok masyarakat miskin yang tinggal di pulau Nusa Lembongan yang lingkungannya mengalami kerusakan akibat abrasi pantai. Tekanan untuk lahirnya kebijakan publik yang lebih pro masyarakat miskin juga dikerjakan di kabupaten-kabupaten lain Bali oleh koalisi itu, yang sebelumnya berhasil menggolkan tokohnya pada DPD mewakili Bali di Senayan.
Di Kabupaten Batang, sebuah organisasi rakyat berbasis petani dan nelayan mampu menjadi kekuatan tandingan bahkan bagi partai-partai besar sehingga tidak ada lagi kebijakan kabupaten menyangkut isu pertanian yang tidak mendapatkan verifikasi kelompok ini.
Di Kabupaten Blitar, di tengah-tengah ketidakpedulian partai yang mendapat dukungan terbesar masyarakat setempat, beberapa kelompok gerakan sosial terus mendampingi masyarakat petani tunakisma untuk mendapatkan hak-hak sosial ekonomi mereka yang dirampas oleh Perhutani dan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dukungan Pemda. Mereka menjadi sadar mengenai perlunya partai alternatif yang berbasis pada kepentingan riel petani ketimbang pada simbol-simbol politik besar tetapi kosong.(AE PRIYONO)
0 komentar:
Posting Komentar